EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi
Selasa
Aug, 22

Sosialisasi Forum Data Gender dan Anak di Aceh Barat

Lokasi Aula Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
Waktu 22 Aug 2017

Selasa, 22 Agustus 2017 - Oleh admin

Nama Program: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Nama Kegiatan: Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Latar Belakang

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan, dalam berbagai proses kebijakan pembangunan, hal ini terjadi karena ketersediaan data terpilah kurang memadai. Padahal data dan informasi adalah komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan (PUG) dalam pemenuhan hak laki-laki, perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan. Menghimpun dan menganalisa data baik kuantitatif maupun kualitatif bukanlah hal yang mudah, sebab baik provinsi maupun kabupaten/kota belum semua melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang akurat sehingga sulit untuk melihat kesenjangan gender secara kongkrit. Pengolahan data dilapangan masih ditemukan beberapa kelemahan, mulai dari tidak tersedianya sistim pengolahan data sampai dengan tidak tersedianya SDM ynag cakap dan terampil untuk mengelola data.

Saat ini data dan informasi yang ada belum berupa database yang terintegrasi, dan akan cukup sulit jika suatu saat akan diolah, diubah, ditambah, dihapus atau bahkan dicari pada saat-saat dibutuhkan. Data dan informasi gender dan anak merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena sifat dinamis dan selalu berubah itulah, maka data dan informasi harus selalu dievaluasi dan diperhatikan perubahannya. Untuk itu agar pengelolaan data bisa lebih optimal lagi, perlu didukung dengan satu aplikasi yang dapat menyimpan, menambah, mengubah, menghapus, maupun mengaksesnya yang tidak yang tidak memerlukan waktu atau tempat, tidak terkait waktu dan tempat.


Sistem Informasi Gender dan Anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan tersosialisasinya data dan informasi gender terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.


Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan data gender dan anak yang sangat terkait dengan seluruh bidang pembangunan. Dengan demikian, data gender dan anak tidak hanya menjadi kebutuhan dan perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saja namun data gender dan anak harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di seluruh lintas sektor dan Kabupaten/Kota.


Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi forum data gender dan anak ini menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan ke depan, karena forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi SKPA di Provinsi dan wadah komunikasi SKPK di Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP dan PA tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG No.270/M-PPN/11/2012, No.SE-33/MK.02/2012 No.050/4379A/SJ dan No. SE 46/MPP-PA/11/2012;

Tujuan
Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;

Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPA dan Kabupaten/Kota


Keluar dan Hasil

Input (Masukan): Input dalam kegiatan ini adalah : Kementerian PPPA RI. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak DPPPA Aceh. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Bappeda Aceh

Output (Keluaran) : Adapun keluar yang diharapkan adalah :

Meningkatnya pemahaman terkait penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak sebagai upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten/kotadan provinsi;

Outcome (Hasil)
Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam penggunaan dan pemanfaatan data gender dan anak; dan

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan data gender dan anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Dampak (Impact)

Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;

Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah;

Waktu dan Tempat
Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 27 April 2017 di bertempat di Kota Banda Aceh

Partisipan :
Dinas yang menangani urusan PPPA Kabupaten Aceh Barat dan SKPK Kabupaten Aceh Barat 

Media dan Alat
Komputer, In-focus, ATK dan lain-lainnya.

Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Sosialisasi Forum Data Gender dan Anak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Penutup
Demikian ToR ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya, terimakasih.