EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi

Dinas PP dan PA adakan Sosialisasi ForumDataGender danAnak Di Aceh Utara

Kategori : Bidang DIGA Senin, 25 September 2017 - Oleh admin

Aceh Utara – Pengelolaan data dan informasi gender dan anak merupakan sesuatu yang selalu berubah. Sehingga diperlukan pengelolaan data lebih optimal dan dapat diakses sewaktu-waktu. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP dan PA) memerlukan sebuahaplikasi.

Dalam hal ini Dinas PP dan PA Aceh mengadakan kegiatan Sosialisasi Data Gender dan Anak Aceh di Kabupaten Aceh Barat, yang diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai instansi pemerintah yang ada di Aceh Utara, Jumat (08/08/17).

Ketua Panitia Huzaimah Latief dalam laporannya mengatakan, Sistem Informasi Gender dan Anak ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak.

“Kita berharap acara ini bisa tersosialisasinya data dan informasi gender terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang” cetusnya.

Acara yang berlangsung satu hari penuh ini, tambah ketua panitia Huzaimah Lafief dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Dinas PP dan PA Aceh.

“Untuk pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dari APBA yang sudah diplotkan melalui penganggaran Dinas PP dan PA Aceh” lapornya.

Kemudian Kepala Dinas PP dan PA Aceh, Ibu Nevi Ariani, SE dalam sambutannya mengatakan Kegiatan sosialisasi forum data gender dan anak ini menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan kedepan.
“Kegiatan sosialisasi forum data gender dan anak ini sangat relevan karena forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender” jelasnya.
Beliau juga menilai, Isu gender dan anak selama ini di Aceh kurang diperhitungkan, dalam berbagai kebijakan pembangunan.Hal ini terjadi karena ketersediaan data terpilah kurang memadai.
“Padahal data dan informasi adalah komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan” Jelasnya.