EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi

Sejarah

Kategori : Sejarah Jumat, 29 Agustus 2014 - Oleh admin

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Aceh, sebelumnya pada tahun 2007 bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA), yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Organisasi Badan PPPA Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklaturnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

 

Adapun sejak dari awal terbentuknya Dinas PPPA Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.09 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh;

 

Dinas PPPA Aceh mempunyai Visi dan Misi periode 2012-2017 sebagai berikut:

VISI
Terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Ke-Islaman dan Ke-Acehan”.

MISI
Untuk mencapai visi di atas misi yang harus dijalankan adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang;
2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik;
3. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
7. Meningkatkan capacity building Badan PPPA dalam memberikan layanan publik.

 

TUGAS
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

 

FUNGSI
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
5. Pembinaan UPTD; dan
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan instansi dan/atau lembaga terkaitlainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.