EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi

Lembaga dan Pusat Layanan

Kategori : Lembaga dan Pusat Layanan Kamis, 16 April 2015 - Oleh admin

Lembaga Daerah yang dibentuk untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh.

b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.

c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD.

d. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

 

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

    (P2TP2A) Aceh

P2TP2 Aceh diresmikan pada tanggal  24 Juli 2003 merupakan unit pelaksana pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Aceh terdiri dari 4 Divisi yaitu Divisi Syariat Islam, Divisi Politik Hukum dan HAM, Divisi Pendidikan dan Ekonomi dan Divisi Kesehatan dan Psycholog.

 

2. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh

PPT Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi NAD  No. 260/322/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dasar pembentukan PPT melalui Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala  Kepolisian Negara RI Nomor 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol. B/3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

 

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut

 

4. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 08 Tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Dasar pembentukan Gugus Tugas Trafiking adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Struktur Organisasi Tim Pelaksana Gugus Tugas Trafficking terdiri dari Pokja Pencegahan, Pokja Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pokja Kerjasama dan Koordinasi dan Pokja Penegakan Hukum.