AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH
Rabu
Nov, 01

Pelatihan Hasil Analisa Ketahanan Keluarga

Lokasi Aceh Barat
Waktu 01 - 02 Nov 2017

Rabu, 01 November 2017 - Oleh admin

KERANGKA ACUAN KERJA
PELATIHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN ACEH BARAT


A. PENDAHULUAN
Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan Keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana keluarga telah melaksanakan peran, fungsi, tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintahan ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan terhindar. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi dan perannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi dan peran keluarga dalam masyarakat.


Ketahanan Individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu pertimbangan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecakupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk meemnuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu dan berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.


Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurai atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung.

Dengan demikian program pembangunan ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian dari pemerintah mengingat keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dengan asumsi bahwa jika setiap keluarga sudah tahan dari aspek legalitas, fisik, ekonomi, dan psikis maka akan terbentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi. Untuk konteks provinsi Aceh, program ketahanan keluarga menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan di Aceh. DP3A provinsi Aceh telah memasukan program pembangunan ketahanan keluarga dalam APBA 2017. Berhubung kegiatan peningkatan ketahanan keluarga merupakan program yang baru maka untuk tahun 2017 DP3A mengambil 8 desa/gampong dari 3 kabupaten di provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Barat, sebagai pilot project kegiatan ini. Sebelum DP3A melaksanakan intervensi kegiatan peningkatan ketahanan keluarga di lokasi tersebut, terlebih dahulu penanggung jawab kegiatan dibantu oleh tim analisis dan kader desa melakukan pemetaan kondisi ketahanan keluarga pada masing-masing gampong.

Untuk kabupaten Aceh Barat, desa yang dijadikan sebagai pilot project kegiatan ini adalah Desa Ujong Baroh dengan jumlah 490 KK dan Desa Suak Indrapuri dengan 116 KK di Kecamatan Johan Pahlawan dan Desa Paya Peunaga di Kecamatan Meurubo sejumlah 546 KK. Adapun indeks ketahanan keluarga desa Paya Peunaga menunjukkan bahwa persentase tipe keluarga yang paling tinggi berada di kurang tahan adalah tipe 8 sebanyak 52%, tipe 7 29%, tipe 1 dan 4 masing-masing 7% dan tipe 3 %.

Sementara itu jika dilihat kondisi Desa Paya Peunaga perdimensi yang memiliki nilai indikator nol menunjukkan bahwa dimensi ekonomi berada pada persentase yang paling tinggi yang indikator keluarga tidak punya tabungan minimal Rp 500.000,- sebanyak 75% atau tidak memiliki tabungan emas minimal 1 gram sejumlah 63%, keluarga yang tidak punya penghasilan perbulan Rp. 250.000,- per anggota sebanyak 27%, keluarga yang menunggak listrik sebanyak 19% dan keluarga yang tidak punya rumah serta anak putus sekolah masing-masing 13%. Untuk dimensi legalitas yang indikatornya KK yang tidak memiliki Buku nikah sebanyak 30% dan KK yang tidak punya akte lahir anak sebanyak 21%. Untuk dimensi ketahanan fisik yang indikator KK yang mengalami penyakit akut sebanyak 26%. Sedangkan untuk dimensi ketahanan social budaya yang indikatornya keluarga yang tidak terlibat dalam kegiatan social sebanyak 26% dan keluarga yang tidak ikut dalam kegiatan keagamaan sebanyak 16%. Untuk dimensi ketahanan sosial psikologi yang indikator anggota keluarga pernah mengalami pelanggaran hukum sebanyak 11%. Sedangkan untuk dimensi Kemitraan Gender yang indicator persentase paling tinggi adalah tidak merencanakan jumlah anak atau alat KB yang digunakan sebanyak 27%.

Untuk kondisi indeks ketahanan keluarga di Desa Ujong Baroh menunjukkan bahwa persentase tipe keluarga yang paling tinggi berada pada kelompok kurang tahan adalah tipe 8 sebanyak 60%, tipe 6 sebanyak 33%, tipe 7 sebanyak 30%,, tipe 5 sejumlah 29%, tipe 1 sebanyak 11%, tipe 3 sejumlah 8%, dan tipe 4 sebanyak 6%.

Sementara itu jika dilihat kondisi Desa Ujong Baroh perdimensi yang memiliki nilai indicator nol menunjukkan bahwa dimensi ekonomi berada pada persentase yang paling tinggi yang indikator keluarga yang tidak punya tabungann minimal Rp 500.000,- sebanyak 49 %, atau tidak punya simpanan dalam bentuk emas minimal 1 gram 52%, tidak punya penghasilan Rp 250.000,- peranggota 20%, tidak punya rumah sebanyak 30%, menunggak listrik 22%, menunggak kebutuhan pendidikan sebanyak 20%, anak putus sekolah 16%, dan keluarga tidak punya BPJS 10%. Sedangkan dimensi legalitas yang indikatornya keluarga tidak punya buku nikah sebanyak 34% dan keluarga tidak punya akta lahir sebanyak 15%. Dimensi ketahanan fisik yang indikatornya keluarga yang anggotanya memiliki penyakit akut/kronis mencapai 22%. Dimensi ketahanan social psikologis yang indikatornya kekerasan antar suami dan isteri sebanyak 9%, kekerasan orang tua terhadap anak 12%, dan anggota keluarga yang pernah mengalami pelanggaran hukum sebanyak 12%. Dimensi ketahanan social budaya yang indikatornya tidak ikut aktif dalam kegiatan social 31%, tidak memiliki perhatian untuk merawat orang tua sebanyak 25%, tidak aktif dalam kegiatan agama 13%, sedangkan dari dimensi kemitraan gender yang indicator tidak merencanakan jumlah anak dan alat KB yang digunakan ssebanyak 42%.

Sementara itu jika dilihat kondisi Desa Suak Indrapuri perdimensi yang memiliki nilai indicator nol menunjukkan bahwa dimensi ekonomi berada pada persentase yang paling tinggi yang indikator keluarga yang tidak punya tabungann minimal Rp 500.000,- sebanyak 33 %, atau tidak punya simpanan dalam bentuk emas minimal 1 gram 41%, tidak punya penghasilan Rp 250.000,- peranggota 16%, tidak punya rumah sebanyak 22%, menunggak listrik 41% dan menunggak kebutuhan pendidikan sebanyak 28%. Sedangkan dimensi legalitas yang indikatornya keluarga tidak punya buku nikah sebanyak 26%. Dimensi ketahanan social psikologis yang indikatornya kekerasan antar suami dan isteri sebanyak 15%, kekerasan orang tua terhadap anak 11%, dan anggota keluarga yang pernah mengalami pelanggaran hukum sebanyak 10%. Dimensi social budaya yang indikatornya tidak ikut aktif dalam kegiatan social 31% dan tidak aktif dalam kegiatan agama 12%, sedangkan dari dimensi kemitraan gender yang indicator tidak merencanakan jumlah anak dan alat KB yang digunakan sebanyak 29%.

Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan berkelanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan tercerai berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemetaan ketahanan keluarga diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyelenggarakan kegiatan ”Pelatihan Hasil Analisis Kebutuhan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Aceh Barat” untuk menjadi salah satu langkah strategis sehingga beberapa indikator ketahanan keluarga yang hasilnya 3 desa (Paya Peunaga, Ujong Baroh, dan Suak Indrapuri) masih rendah dan membuat keluarga menjadi rentan ternyata solusi pengentasan tersebut terdapat dalam bentuk beberapa program pemerintahan setempat, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini akses masyarakat dalam memperoleh program program penentas guna meningkatkan ketahanan keluarga dapat terjangkau dengan baik

B. TUJUAN PELATIHAN

1. Untuk meningkatkan pemahaman ketahanan keluarga dalam masyarakat
2. Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga
3. Mendorong program pemerintah setempat tepat sasaran terkait ketahanan keluarga

C. OUTPUT PELATIHAN

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketahanan keluarga
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap program pemerintah terkait peningkatan ketahanan keluarga

D. NARASUMBER
Kegiatan ini menggunakan narasumber dari daerah antara lain Dinas PPPA Aceh, Dinas Sosial, Dinas PPPA dan KB Kab. Aceh Barat, Disdukcapil Kab. Aceh Barat, BPJS, Kanwil Depag, Tim analisis ketahanan keluarga

G. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Kabupaten Pidie Jaya, masing-masing selama 2 hari penuh. Dengan jumlah peserta 50 orang yang masing-masing terdiri dari masyarakat Desa Paya Peunaga, Desa Ujong Baroh, dan Desa Suak Indrapuri.

H. AGENDA (JADWAL)

Agenda/jadwal Kegiatan terlampir

I. PEMBIAYAAN

Sumber biaya kegiatan ini dari APBA melalui DPA-SKPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, kegiatan Pembinaan Organsiasi Perempuan Tahun Anggaran 2017.

J. PENUTUP
Demikian ToR ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya, terimakasih.