AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Pelatihan Pendidikan Politik untuk Kader Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kategori : Bidang KHPK Minggu, 13 Mei 2018 - Oleh admin

Aceh Barat Daya, 8 Mei 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Aceh membuat Pelatihan Pendidikan Politik untuk Kader Partai yang dihadiri oleh Anggota Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan harapan Perempuan bisa mengambil andil dalam Pengambilan Kebijakan di Parlemen.

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2018 di Hotel Grand Leuser Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Peserta yang hadri pada kegiatan tersebut berjumlah 30 orang mewakili semua Partai Politik di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pelatihan ini sangat penting dan strategis, bukan saja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran dan target pendidikan politik, melainkan upaya untuk membangun kesadaran dan kebangkitan p!Erempuan untuk lebih peduli dalam meningkatkan partisipasi Politiknya baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pendidikan Politik yang dilaksanakan ini, khusus untuk perempuan sebab hasil pemilu Tahun 2014 menunjukkan bahwa Perolehan suara Perempuan untuk duduk di Parlemen menurun dibanding hasil Pemilu 2009, sehingga Menteri PPPA-RI mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Grand Desain Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Pemilu 2019. Sebagai gambaran untuk Tahun 2009 Perolehan suara 18% dan ditahun 2014 menurun menjadi 17%. Sedang untuk aceh dari 721 jumlah Anggota DPRK/A, Perempuan hanya 73 orang (10,12%).

Hasil Pemilu Tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah Perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif, gagal mencapai kuota Minimal 30%. Bahkan terjadi penurunan di DPR, DPD dan DPR Provinsi. Pada Pemilihan Tahun 2009 persentasenya Turun 0,9 % di tingkat DPR RI dari 18,2 % menjadi 17,3 %. Pada pemilihan tahun 2014, persentasenya turun 3 % di tingkat DPD RI dari 28,8 % ke 25,8 % dan turun 0,6 % di DPRD Provinsi dari 16,4 % ke 15,8 %. Dan kenaikannya hanya di DPRD Kabupaten/Kota yaitu 2,2 % dari 12 % meningkat ke 14,2 %.
Akan tetapi belakangan ini, peran kaum perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Aceh tampak mulai membaik. Ini dapat dilihat dari keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif tahun 2014 walau masih minim. Tetapi sudah ada perkembangan lebih baik dari tahun 2009, sebagaimana data yang di keluarkan oleh Badan Linmas Provinsi Aceh Tahun 2014 disebutkan keterwakilan perempuan pada parlemen di Provinsi Aceh hanya 9,9% (jumlah total anggota DPRA dan DPRK Kabupaten adalah 731 orang, laki-laki 658 orang dan sisanya perempuan 73 orang),tahun 2011 disebutkan keterwakilan perempuan pada parlemen Provinsi Aceh hanya 5,80 %, sementara tahun 2012 menunjukkan jumlah yang lebih minim yaitu 4,35 %.

Kondisi Aceh saat ini, pada tahun 2014 keterwakilan perempuan pada eksekutif dan legislatif memang masih sangat kurang sekali. Di lembaga pemerintahan, dari 46 posisi yang tersedia untuk walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati, hanya 1 yang dijabat oleh perempuan. Di lembaga legislatif, dari 13 kursi DPR-RI untuk Aceh, tidak ada yang perempuan, demikian juga dengan 4 kursi untuk DPD tidak ada seorangpun perempuan. Untuk DPRA, dari 69 kursi yang tersedia, hanya ada 12 kursi yang diduduki oleh perempuan,dan dari 23 kabupaten/kota hanya terpilih 61 orang anggota DPRK perempuan.

Jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan legislatif tersebut tampaknya tidak sebanding bila kita melihat data kependudukan berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Aceh pada April 2011, yaitu 4,63 juta orang penduduk, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 2,34 juta orang sedangkan perempuan sebanyak 2, 29 juta orang.

Pendidikan Politik ini juga merupakan kebutuhan dan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh Perempuan. Setiap menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilukada, Partai Politik selalu beralasan bahwa sulit mencari kader Perempuan untuk direkrut menjadi calon Legislatif dan ataupun calon Kepala Daerah. Maka, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas Perempuan di Bidang Politik, agar mereka siap menghadapi Pemilu pada setiap pesta demokrasi lima tahunan. Jika merujuk pada Dasar Pelaksanaan Pendidikan politik antara lain sebagai berikut : Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai Politik. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 terkait Nawacita. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada Pemiu 2019.

Tujuan akhir dari pada pendidikan Politik yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Antara lain: Memberikan Pemahaman yang benar tentang Politik dan Pembangunan bagi Anggota Partai Politik Perempuan dengan Harapan Akan Tumbuh Kesadaran untuk Berupaya Dengan Rasa Percaya Diri meningkatkan peran dan Kedudukan di ranah Publik/Politik serta Meningkatkan Kapasitas Anggota Partai Politik Perempuan Terkait Pendidikan Politik Kebangsaan Perspektif Gender.

Adapun Materi-materi yang akan disajikan dalam pelatihan antara lain: Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2019 oleh Sekdis PPPA Aceh. Strategi PUG dalam Pendidikan Politik Formal oleh Inayah, SP.Mp. Dari Dinas PPPA Aceh Aceh. Strategi Praktis untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Legislatif oleh Anggota DPRK Abdya dan Pengelolaan diri Perempuan (Public Speaking sebagai Aset Publik). Peranan KIP di Daerah dan Mekanisme Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 oleh KIP abdya serta Urgensi pengawasan Partisipatif dalam Pemilu oleh BAWASLU Abdya. Melalui pelatihan ini diharapkan meningkatnya jumlah perempuan potensial calon Anggota Legislatif tahun 2019, terbentuknya pemahaman yang benar tentang peran perempuan dalam dunia politik, publik dan pemerintahan yang akan menimbulkan dampak berupa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Provinsi Aceh.