AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Aceh

Kategori : Bidang DIGA Minggu, 13 Mei 2018 - Oleh admin

Banda Aceh, 11 Mei 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aceh yang di adakan di Aula Hotel Hermes Banda Aceh. Kegiatan berlangsung selama 1 hari penuh pada hari Jumat 11 Mei 2018.

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PPPA di berbagai bidang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan capaian pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi, baik terhadap proses dan output dari program dan kegiatan yang telah dijalankan, sekaligus perlu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui penguatan komitmen dan kelembagaan di Sub urusan Pelembagaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan kegiatan dari pada Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aceh: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan PUG dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang berkeadilan serta Menyusun sinergi kegiatan pelaksanaan PUG di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota untuk percepatan pelaksanaan PUG.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif Gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan Kesenjangan atau GAP Pembangunan Manusia antara Laki-laki dan Perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan mAnusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan.

Gambaran kondisi umum bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggunakan dimensi yang sama dengan IPM yaitu dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, tetapi telah memperhitungkan pencapaian Pembangunan antara Laki-laki dan Perempuan. IPG yang dihitung oleh UNDP menunjukkan bahwa secara umum IPG dunia berada di kisaran 92,36 dan IPG indonesia sebesar 92,74.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS), Angka IPM laki-laki dan IPM Perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya IPG menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPG Nasional tercatat sebesar 91,03 Meningkat 0,69 Poin dari Tahun sebelumnya, sedangkan IPG Aceh tahun 2015 lebih tinggi dari IPG Nasional yaitu sebesar 92,07 diikuti oleh 12 Kab/Kota di Aceh dengan IPG di atas Nasional.

Peserta kegiatan terdiri dari: peserta Provinsi adalah Driver PUG (Dinas PPPA Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Keuangan Aceh dan Inspektorat Aceh), sedangkan selain Driver PUG adalah Biro Organ Setda Aceh dan Bidang yang menangani Urusan Data Bappeda Aceh. Peserta Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar adalah Driver PUG (1 orang dari Dinas PPPA, 1 orang dari Bappeda, 1 orang dari Dinas Keuangan dan 1 orang dari Inspektorat), sedangkan selain Driver PUG adalah 1 orang dari Biro Organ Setdakab dan 1 orang dari Bidang yang menangani urusan Data Bappeda serta peserta Kabupaten Aceh Tamiang adalah 1 orang dari unsur Bappeda dan 1 orang dari Dinas yang Menangani Urusan PPPA dan peserta Kabupaten Gayo Lues adalah 1 orang dari Dinas yang menangani Urusan PPPA.

Pada pertemuan Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aceh di harapkan: Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi dan kesatuan gerak untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kab/Kota masing-masing serta adanya Rekomendasi dan sinergi program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan PUG itu sendiri adalah rendahnya Komitmen/Kapasitas pengambil Keputusan, Perencana Program/Kegiatan dan Pelaksana di tingkat lapangan dalam memahami pentingnya mengidentifikasi isu kesenjangan Gender yang ada di berbagai bidang Pembangunan dan Mengintegrasikannya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta terbatasnya ketersediaan data terpilah sebagai bahan analisis Gender.