AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Se Aceh Tahun 2018

Kategori : Bidang PPA Kamis, 19 Juli 2018 - Oleh khairil

Banda Aceh, 10 Juli 2018 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se Aceh tahun 2018. Kegiatan tersebut dilaksnakan di Hotel Grand Aceh mulai dari tanggal 10-12 Juli 2018.

Peserta Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se Aceh Tahun 2018 diikuti oleh 104 peserta yang terdiri dari 69 orang peserta dari kabupaten/ kota (Dinas PPPA dan Bappeda) dan 35 orang peserta provinsi (Dinas PPPA Aceh, SKPA terkait).

Bahwa saat ini, isu perlindungan perempuan dan anak bukan hanya sekedar isu nasional saja melainkan sudah menjadi perhatian serius dunia. Berbagai negara telah melakukan sejumlah intervensi melalui strategi dan pendekatan yang beragam untuk menanggulangi persoalan yang menimpa perempuan dan anak, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang telah menyatakan komitmennya kepada dunia (melalui ratifikasi UU) untuk serius menangani persoalan perlindungan perempuan dan anak maka sudah sepatutnya negara terus melakukan perbaikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir karena negara melihat masih banyak persoalan terhadap perempuan dan anak. Selain persepsi yang salah, akar utama masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah juga karena faktor kemiskinan yang masih dialami perempuan di beberapa wilayah di Indonesia. Faktor lainnya seperti budaya, lingkungan, faktor eksternal dan internal termasuk beberapa kebijakan yang dibuat negara justru malah membuat diskriminasi terhadap perempuan.

Perlu diketahui bahwa dalam visi Gubernur Aceh untuk terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Aceh yang sejahtera untuk perempuan dan anak bermakna perempuan dan anak Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak. Aceh Hebat untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak memiliki makna bahwa keterlibatan seluruh lembaga terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda), lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun PPPA dan kesejahteraan perempuan dan anak ditunjukkan dengan keberadaan perempuan dan anak dalam kondisi aman dan terlindungi sangatlah dibutuhkan, mengingat tahun 2018 adalah satu tahun terakhir dari lima tahun RPJMN 2015-2019 maka dibutuhkan fokus isu dan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia khususnya Aceh.

Kompleksnya permasalahan yang masih dihadapi perempuan dan anak Indonesia saat ini menuntut pemerintah dan seluruh unsur masyarakat untuk kerja bersama menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak. Sejak 2016, Kementrian PPPA mencanangkan program “Three Ends dengan tujuan, yakni: (1) Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Mengakhiri perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan (3) Mengakhiri ketidak-adilan akses ekonomi bagi perempuan.

Rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 kali ini mengangkat dan memberi perhatian khusus terhadap isu tentang: Pembangunan PP dan PA tidak dapat dilakukan secara parsial maka membutuhkan tindakan yang holistik, terpadu dan efektif, karena itu harus membangun networking dengan seluruh stakeholders (Pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha); Memastikan bahwa isu gender dan hak anak terintegrasi dalam seluruh program dan kegiatan SKPD melalui strategi mainstreaming gender dan hak anak; Pemerintah daerah harus dapat menentukan berbagai kegiatan solutif yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak di akar rumput seperti sekolah perempuan, women technical college, one student safe one family, industry rumahan; untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan dan mempercepat pewujudan Three Ends, maka berbagai pengalaman baik dibidang pembangunan PP dan PA perlu diperluas dalam skala kegiatan yang lebih besar, maka Rakor 2018 diarahkan agar replikasi berbagai pengalaman terbaik dapat segera dilakukan.

Bahwa Tahun ini menjadi tahun kedua pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPA, Peranan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung program pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat sangat penting yaitu melalui kesejahteraan perempuan dan anak, oleh karena itu Rakor PPPA Se Aceh Tahun 2018 mengambil tema “Aceh Hebat untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak”. Melalui rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat menjawab semua permasalahan perempuan dan anak di daerah.

Tujuan dari pada rapat koordinasi ini dilaksanakan antara lain: untuk menjadi “forum berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam merespon isu dan kebijakan” terkait dengan agenda pembangunan PP dan PA baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota di Aceh; Untuk mengetahui “hambatan dan tantangan” yang dihadapi dalam pembanguan PP dan PA baik pada di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Aceh; Untuk menjadi wadah “pengayaan kebijakan dan strategi” dalam rangka mensikapi hambatan, peluang dan tantangan baik dari aspek regulasi dan isu-isu strategis lainnya; Untuk memperkuat “koordinasi dan sinergisitas” antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan teridentifikasi masalah dan hambatan dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan PP dan PA di Aceh.

Hasil akhir yang diharapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tentang rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se aceh antara lain: Terpetakannya berbagai isu dan perubahan kebijakan yang terkait baik langsung atau tidak langsung dengan agenda pembangunan PP dan PA, baik di tingkat nasional provinsi dan kabupaten/kota di Aceh; Terdokumentasikannya sejumlah hambatan dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam pembanguan PP dan PA baik pada di tingkat provinsi maupun di kabupaten/ kota di Aceh; Terumuskannya sejumlah pilihan strategi baru sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam rangka mensikapi hambatan, peluang dan tantangan baik dari aspek regulasi dan isu-isu strategis lainnya terkait pembangunan PP dan PA di Aceh. Dokumen RTL tersebut menjadi bahan evaluasi pada pertemuan tahun mendatang sekaligus menjadi tanggungjawab bersama Dinas PPPA Aceh dan seluruh Dinas PP dan PA se Aceh dalam melaksanakannya sesuai kesepakatan Rakor ini. Serta Terumuskannya rekomendasi yang ditujukan kepada pengambil kebijakan strategis baik level nasional maupun daerah dalam rangka mengoptimalkan pembangunan PP dan PA di Aceh.