EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi

KPPA : Perempuan Siap Hadapi Pemilu 2019

Kategori : Umum Jumat, 27 Juli 2018 - Oleh khairil
Foto:Acehbisnis.co

Banda Aceh - Kaukus Perempuan Parlemen Aceh (KPPA) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DPPPA) menggelar rapat koordinasi tentang strategi pemenangan perempuan menghadapi Pemilu 2019 di Hotel Kryaid, Banda Aceh.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan Flower Aceh, Balai Syura, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh dan Rumah Politik Perempuan Aceh (RPPA).

Ketua KPPA Aceh, Mariati menegaskan, pentingnya pertemuan ini sebagai arena konsolidasi dan mendiskusikan secara serius strategi pemenangan perempuan pada pemilu 2019.

“Pertemuan ini menjadi ajang silaturrahmi sekaligus konsolidasi perempuan dalam merespon berbagai hambatan yang dialami perempuan dalam dunia politik,”katanya.

Sebagaimana diketahui, jelas dia, dari hasil perolehan kursi legislatif Aceh pada Pemilu 2014 masih menunjukkan minimnya jumlah perempuan, hanya mencapai 9,95%, dengan rincian jumlah perolehan kursi perempuan sebanyak 60 di DPRK dan 12 di DPRA. Sementara tidak ada satupun perempuan yang menduduki posisi di DPR RI dan DPD Aceh.

“Nah, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014 dan Pilkada di Aceh, maka menghadapi Pemilu 2019 ini, perempuan politik harus lebih bersiap agar bisa bekerja maksimal dalam perolehan suara untuk mendapatkan kursi parlemen yang tersedia,”jelasnya.

“Selain itu yang terpenting, rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas strategi perempuan mengahapai Pemilu 2019,”ungkapnya.

Meski perempuan mulai berpartisipasi di ranah politik, namun perannya belum bisa mencapai posisi strategis. Masih rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan juga dirasakan oleh Kepala DPPPA Aceh, Nevi Ariany.

Dikatakannya, keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. “Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis tidak hanya di legislatif saja, tetapi juga di eksekutif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya di Aceh. Ini menjadi tantangan bagi kita semua di Aceh,”tegasnya.

“Ada banyak hambatan yang masih dirasakan perempuan dalam berkiprah di ranah politik,”ungkap Mariati, kepada wartawan, Jum’at (27/7/2018) di Banda Aceh.

Sementara itu, Ketua KPPI Aceh, Ismaniar menyebutkan beberapa hambatan perempuan politik berdasarkan pada refleksi dan pembelajaran anggota KPPI Aceh pada proses Pemilu Tahun 2014.

“Hasil refleksi dan pembelajaran anggota KPPI Aceh pada proses Pemilu Tahun 2014 mencatat beberapa hambatan yang dialami perempuan, terutama terkait dukungan partai politik yang masih setengah hati, baik dalam hal rekrutmen dan kaderisasi perempuan,”sebutnya.

Selain itu, kata dia, Parpol hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap untuk memenuhi aturan wajib kuota 30% dalam pencalonan, sehingga perempuan ditempatkan pada nomor urut yang tidak startegis.

Direktur Flower Aceh, Riswati berharap jumlah perempuan yang akan menduduki kursi legislatif pada Pemilu 2019 ini dapat meningkat, sehingga bisa berkontribusi pada pembangunan Aceh yang lebih adil dan berpihak kepada perempuan.

Ia berharap pada Pemilu 2019, jumlah perempuan yang mendapatkan kursi legislatif meningkat. Hal ini penting agar suara, harapan, dan kebutuhan perempuan berdasarkan pengalaman hidupnya bisa tersampaikan secara langsung.

“Keberadaan perempuan dalam legislatif dapat mendorong lahirnya kebijakan dan meningkatkan anggaran yang berpihak kepada perempuan dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak,”jelasnya.

Lebih lanjut Riswati berharap agar keberadaan perempuan di legilatif dapat mendukung percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang tenggatnya sampai tahun 2030, khusunya terkait dengan kesetaraan gender.

(Sumber : Acehbisnis.co)