AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Rapat Koordinasi Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Aceh Tahun 2018

Kategori : Bidang PPA Kamis, 09 Agustus 2018 - Oleh khairil

Banda Aceh, 9 Agustus 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan rapat koordinasi Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdangangan Orang di Provinsi Aceh. Kegiatan ini melahirkan gagasan program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam peningkatan kapasitas Penguatan Gugus Tugas anti Traficking di Provinsi, Kab/Kota dengan membentuk Gugus Tugas Perdagangan Orang (Trafficking) di Tingkat Provinsi dalam rangka menguatkan dan meningkatkan komitmen mendorong tanggung jawab dan partisipasi pemerintah dalam upaya penghapusan perdagangan manusia (Trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak. Peserta yang terlibat 30 orang yang telah masuk dalam SK Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provinsi Aceh Tahun 2018
Berdasarkan data yang didapati oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam bentuk kekerasan khususnya trafficking di 23 Kabupaten/Kota yaitu tahun 2013 jumlah 29, tahun 2014 jumlah 51 orang, tahun 2015 jumlah 4 orang, tahun 2016 jumlah 2 orang dan tahun 2017 jumlah 2 orang. Dari data yang diperoleh selama 5 tahun terakhir di aceh masih ada mengalami kekerasan dalam bentuk perdagangan orang (Traffiking) tetapi kita sebagai masyarakat tetap menjaga dan mencegah dalam penanganan perdagangan orang (Trafficking).

Kegiatan ini bertujuan Mengimplementasikan masing-masing dinas terkait/Aparat Penegak Hukum/LSM dalam permasalahan isu-isu Trafiking di Aceh; Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan krusial dalam Pencegahan dan penanganan kasus Perdagangan orang di Aceh;Membangun kesepahaman terkait penanganan Kasus Perdagangan Orang Khususnya terhadap perempuan dan anak; Meningkatnya hubungan layananan lembaga lintas sector secara terpadu dan berkesinambungan dalam mengahadapi masalah yang dihadapi oleh korban akibat dampak yang dialami dalam kasus Perdagangan Orang; Merumuskan permasalahan dan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanaganan kasus perdagangan terhadap perempuan dan anak ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota; Meningkatkan komitmen, Koordinasi atau kerjasama antar instansi terkait, LSM, Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan dan penanganan anti Traffiking terhadap perempuan dan anak melalui Pembentukan SK Gugus Tugas Anti Trafficking di Tingkat Provinsi; Mendorong Kepedulian dan keterlibatan Instansi terkait/Lembaga, Tokoh Masyarakat, Aparat Penegak Hukum yang tercantum didalam Gugus Tugas Provinsi agar dapat meningkatkan sinergisitas program dalam pencegahan dan penanganan bahaya nya perdagangan perempuan dan anak.

Hasil yang diharapkan dari pelaksana kegiatan ini yang dimaksud: Terimplementasikan masing-masing dinas terkait/Aparat Penegak Hukum/LSM dalam permasalahan isu-isu Trafiking di Aceh. Teridentifikasi permasalahan-permasalahan krusial dalam Pencegahan Bahayanya Perdagangan Orang. Meningkatnya hubungan layananan lembaga lintas sector secara terpadu dan berkesinambungan dalam mengahadapi masalah yang dihadapi oleh korban akibat adanya Perdagangan Orang di Aceh. Terbentuknya komitmen, Koordinasi atau kerjasama antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan anti Traffiking terhadap perempuan dan anak melalui Pembentukan SK Gugus Tugas Anti Trafficking di Provinsi Membangun kesepahaman terkait penanganan Kasus Perdagangan Orang Khususnya terhadap perempuan dan anak. Terumusnya pemecahan permasalahan dan langkah-langkah strategis dalamPencegahan dan penanganan bahaya perdagangan orang ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Adanya Rekomendasi antar instansi terkait agar dapat meningkatkan sinergisitas program dalam pencegahan dan penanganan bahayanya perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Serta Terbentuknya Gugus Tugas Anti Traffiking di Provinsi Tahun 2018 agar dapat memperkuat jejaring dalam pencegahan Anti Trafficking di Aceh.

Adapun hasil dari rekomendasi pertemuan meningkatkan Pencegahan dan Penanganan TPPO, dapat me rekomendasikan beberapa hal penting yang harus menjadi prioritas dan komitmen , yaitu:

~ Ada Aksi segera untuk perencanaan untuk gugus tugas trafficking
~ perlu disepakati agenda dan melakukan pertemuan dengan lintas sektor (Asisten II, Kepala Dinas yang terkait)
~ Perlu adanya Sekretariat
~ BPJS pembiayaan lainnya dalam penanganan Rehabilitasi
~ Adanya kegiatan sosialisasi ex buku saku, brosur dan lain-lain
~ MoU lintas Sektor
~ Perlu identifikasi perusahaan serta pengawasan PJTKI
~ Melakukan Identifikasi Pemetaan tempat-tempat terindifikasi trafficking
~ Penelitian korban-korban trafficking di Aceh
~ Pertemuan berkala 3 bulan sekali
~ Melakukan Penguatan-penguatan Pemberdayaan Korban
~ Memperkuat SDM Masyarakat dengan menggunakan Dana Gampong
~ Membentuk Forum Anak disetiap Gampong (Gampong Ramah Anak)
~ Alokasi Anggaran untuk TPPPO instansi terkait
~ Membuat Group WA masing-masing peserta
~ Membuat Laporan Tahunan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang