AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Pelatihan Sistem Pendataan Pengembangan Industri Rumahan di Gayo Lues

Kategori : Bidang KHPK Rabu, 03 Oktober 2018 - Oleh admin

Blang Keujeren, 6 September 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melakukan kegiatan Pelatihan Sistem Pendataan Pengembangan Industri Rumahan di Gayo Lues. 

Rapat Teknis Tim Analisis/Teknis Pengembangan Industri Rumahan dilakukan selama 2 hari penuh mulai dari tanggal 6 -7 September 2018 di Kabupaten Gayo Lues.  Hal ini sesuai  arahan  Presiden Joko Widodo Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dalam kabinet kerja iniKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ( KPPPA-RI) fokus pada Kegiatan dan kebijakannya dalam upaya mengakhiri 3 pokok utama. Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) telah memfokuskan kegiatan dan kebijakannya dalam mengakhiri 3(tiga) pokok utama, yaitu (1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) mengakhiri perdagangan manusia, dan (3) mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan atau yang lebih dikenal dengan Program Three Ends (3 Ends).  

Karena saat ini Penduduk Indonesia (data susenas 2014 dan 2015) lebih kurang 254,9 juta jiwa, terdiri dari laki-laki 128,8 juta jiwa, Perempuan 126,8 juta, (no 4 negara penduduk terpadat di dunia), diperkirakan akhir tahun 2017 lebih dari 255 juta dengan persentase jumlah penduduk yang hampir sama, banyaknya amtara laki-laki dan perempuan.

Kita ketahui bersama bahwa kondisi ekonomi penduduk Indonesia masih menunjukkan angka kemiskinan sebesar 11,22% (BPS, 2015) dengan jumlah penduduk 28,9 juta. Dari Penduduk miskin ini, perempuan merupakan kelompok yang rentan dan sering kali termarjinalisasi. Kondisi Aceh saat ini ber Penduduk pada Tahun 2017 lebih kurang sebesar 5.757.300 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan lebih besar yaitu sekitar 3.271.476 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 2.485.824 jiwa. Penduduk miskin Aceh berkisar 17,11% atau sebesar 851.580 jiwa (data BPS) dimana dari jumlah tersebut sebahagiannya adalah kelompok perempuan.

Dari hasil pemetaan Ketahanan Keluarga yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, pada tahun 2017 di 3 Kabupaten (10 Desa) kehidupan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga ternyata sangat rentan terhadap persoalan kemiskinan, walaupun sebahagian dari mereka sebagai pelaku usaha mikro. Padahal usaha mikro yang dilakukan dalam keluarga dapat membangun ketahanan ekonomi keluarga rumah tangga. Sebenarnya upaya mengakhiri kesenjangan Ekonomi END yang ke-3 merupakan bagian yang telah dikerjakan sejak tahun 2004 melalui kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang terus di kembangkan dan dipertajam, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi indonesia secara menyeluruh.

Mengacu pada visi dan misi Gubernur Aceh Periode 2017 – 2022 dari 15 program unggulan Gubernur Aceh yang salah satunya adalah Aceh Kreatif yaitu mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkan dan Aceh Kaya yaitu merangsang lahirnya industri di Aceh yang berbasis potensi sumberdaya alam lokal dengan berbagai upaya seperti memperluas akses permodalan dan merintis pasar bagi produk lokal kepasar regional dan internasional, maka Program Pengembangan Industri Rumahan yang kami kembangkan diharapkan dapat memberi nilai tambah yang signifikan untuk peningkatan keterampilan/kemampuan perempuan dan ketahanan ekonomi masyarakat, karena sasaran pengembangan Industri Rumahan adalah perempuan miskin dan mereka harus meningkatkan kemampuan agar nilai dari pekerjaan mereka dapat memberi banyak peluang untuk meningkatkan dirinya.

Upaya untuk meningkatkan Industri Rumahan ini juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan yang akan mengurangi resiko perempuan untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti pekerja migran tanpa persiapan yang cukup. Industri Rumahan adalah suatu industri sekala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah yang dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh waktu, dengan kata lain IR merupakan suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan pada rumah perorangan atau bukan di suatu pabrik.

Dasar Hukum kegiatan tersebut mengaju pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional;  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik;  Undang-undang No. 17  tahun 2012 Tentang Perkoperasian ;Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender Di Daerah; Permendagri No. 20 tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat guna. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan; Surat Kesepakatan Bersama antar Menteri PP, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan KAPOLRI (dalam SKB 3 Menteri); Surat Edaran Bersama Menteri PPN Bappenas No. 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Kementerian Dalam Negeri No. O50/4379A/SJ/2012 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender  melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (Lembaga Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28); Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;

Tujuan dari pada kegiatan tersebut: Terbentuknya komitmen melalui Tim Pengelola Pengembangan IR dengan Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Gampong; dari hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat Meningkatnya Koordinasi Program & Kegiatan Pengembangan Industri Rumahan dengan Lintas Sektor terkait; Meningkatnya Komitmen antara Tim Pengelola Kabupaten/Kota Pengembangan IR Gayo Lues;