AKHIRI SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH

Sosialisasi Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Kategori : Bidang KHPK Senin, 22 Oktober 2018 - Oleh admin

Kabupaten Gayo Lues, 16 Juli 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Melakukan Kegiatan Sosialisasi Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

Pelatihan ini dilaksanakan selama1hari penuh tanggal 16 Juli 2018. Dengan jumlah peserta120 orang yang terdiri dari Eselon II SKPK terkait, Instansi Vertikal, Legislatif dan Organisasi masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Sosialisasi dipusatkan di Kabupaten Gayo Lues.

Sebagaimana diketahui bahwa Inpres Nomor 9 tahun 200 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga non kementerian (K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Di tahun 2012 pemerintah melalui Surat Edaran Bersama Empat Menteri (Menpan, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian PPPA) telah menyusun strategi untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melaui perencanaan dan penganggaran gender (PPRG).

Pelaksanaan PUG di K/L maupun di daerah begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM daerah serta didukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. PUG di daerah dituntut harus lebih konkrit dalam system perencanaan dan penganggaran, atau lebih dikenal perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Di tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, Gubernur Aceh telah mewajibkan seluruh  SKPA untuk menerapkan PPRG. Bappeda Aceh, Dinas PPPA Aceh, Inspektorat Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh telah ditunjuk untuk menjadi tim penggerak PPRG (driver) pada level provinsi dengan sejumlah tugas masing-masing. 

Data studi evaluasi yang dilakukan Dinas PemberdayaanP erempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh pada tahun 2013 s.d 2016 menunjukkan rendahnya pemahaman aparatur SKPA/SKPK di Aceh. Pemerintah Aceh menyadari sepenuhnya bahwa untuk memastikan implementasi peraturan tersebut berjalan dengan optimal maka diperlukan serangkaian penguatan kapasitas SDM aparatur. Penguatan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga teknis yang dapat mengaplikasikan konsep gender dalam pembangunan daerah. Sehingga melalui Sosialisasi pengarusutamaan gender dan perencanan penganggaran responsif gender Pemerintahan Gayo Lues diharapkan implementasi PUG dan PPRG dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tujuan sosialisasi Secara umum diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran peserta tentang gender dan PUG. Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan(skill) peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 

Para narasumber kegiatan ini di isi oleh H. Muhammad Amru (Bupati Gayo Lues); Dr. H. Syahrizal, Abbas, MA (Direktur Program PascaSarjana UIN ArRaniry Banda Aceh); Drs. Teuku Syarbaini, M.Si (DP3A Aceh) serta dari Bappeda Aceh

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersbeut: Sumber Daya Manusia(SDM) dalam lingkungan Pemerintah Gayo Lues baik Eksekutif, Legislatif, Instansi Vertikal serta Organisasi Masyarakat yang memahami tentang Gender dan PUG yang kemudian menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing; Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan Pemerintah Gayo Lues baik Eksekutif, Legislatif, Instansi Vertikal serta Organisasi Masyarakat yang memiliki pemahaman dan keterampilan secara teknis bagaimana PPRG sebagaimana amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.