Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Driver

Kategori : Bidang KHPK Kamis, 23 Mei 2019 - Oleh asmulyadi

Hotel Mekkah, 21 s.d 22 April 2019. Sebagaimana diketahui bahwa Inpres Nomor 9 tahun 200 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga non kementerian (K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Di tahun 2012 pemerintah melalui Surat Edaran Bersama Empat Menteri (Menpan, Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian PPPA) telah menyusun strategi untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melaui perencanaan dan penganggaran gender (PPRG).

Selanjutnya dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019, menetapkan bahwa PUG merupakan salah satu “cross cutting isu” dalam pembangunan dan menetapkan kinerja capaian masing-masing K/L dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pelaksanaan pug di K/L maupun di daerah begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM daerah serta didukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. PUG di daerah dituntut harus lebih konkrit dalam sistem perencanaan dan penganggaran, atau lebih dikenal perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).
Ditingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, Gubernur Aceh telah mewajibkan seluruh SKPA untuk menerapkan PPRG. Bappeda Aceh, Dinas PPPA Aceh, Inspektorat Aceh, Badan Pengelola Keuangan Aceh telah ditunjuk untuk menjadi tim penggerak PPRG (driver) pada level provinsi dengan sejumlah tugas masing-masing.

Pemerintah Aceh menyadari sepenuhnya bahwa untuk memastikan implementasi peraturan tersebut berjalan dengan optimal maka diperlukan serangkaian penguatan kapasitas SDM aparatur. Penguatan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga teknis yang dapat mengaplikasikan konsep gender dalam pembangunan daerah. Sehingga melalui workshop pengarusutamaan gender dan perencanan penganggaran responsif gender untuk driver diharapkan implementasi PUG Kabupaten/Kota Se Aceh dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh menyelenggarakan kegiatan ”Workshop PUG dan PPR untuk Driver ” untuk menjadi salah satu langkah strategis sehingga regulasi di atas dapat dijalankan secara optimal.

Red. (Bidang KHPK)