Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan - Aceh Singkil

Kategori : Bidang KHPK Selasa, 06 Agustus 2019 - Oleh asmulyadi

Aceh Singkil - 3 Mei 2019 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan disiapkan dalam bentuk pelatihan selama 2 hari penuh yang diikuti oleh 55 peserta di Kabupaten Aceh Selatan dan 40 peserta di Kabupaten Aceh Singkil. Pelatihan ini akan diselenggarakan dari pagi hingga sore hari dan diisi oleh pemateri yang dipandang ahli di bidang masing-masing. Pada Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan, setiap harinya akan disajikan 3 materi, disertai dengan diskusi kelompok. Melalui pelatihan ini diharapkan meningkatnya jumlah perempuan potensial calon Anggota Legislatif tahun 2019, terbentuknya pemahaman yang benar tentang peran perempuan dalam dunia politik, publik dan pemerintahan yang akan menimbulkan dampak berupa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Provinsi Aceh.

Secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki, akan tetapi jumlah tersebut tidak serta merta menjamin perempuan memiliki jumlah dan porsi yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan termasuk politik. Upaya untuk meningkatkan peran perempuan di Lembaga Legislatif baik kuantitas maupun kualitas, salah satunya adalah melalui upaya peningkatan kapasitas perempuan anggota legislatif melalui program yang ada di DP3A Aceh yang bertujuan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di dalam Lembaga Legislatif. Oleh sebab itu perempuan anggota legislatif harus mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi kebutuhan, kepentingan dan permasalahan laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan secara adil.

Upaya tersebut diantara lain tercermin melalui lahirnya undang-undang partai politik yang telah disahkan pada akhir Desember 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang pokok-pokok kedudukan dan peranan perempuan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pemilihan umum. Undang-undang yang memuat syarat keterwakilan 30 % perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik dan sebagai calon anggota legislatif merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan.

Dalam konteks negara yang sedang membangun budaya demokrasi, peningkatan keadaan politik kaum perempuan menjadi sangat penting, karena roh atau hakekat demokrasi itu sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tanpa membedakan rakyat laki-laki dan perempuan. Selain itu, kesamaan kedudukan antara warga negara laki-laki dan perempuan dalam menempati posisi jabatan menjadi sangat penting. Tentu dengan banyaknya jumlah kaum perempuan ditingkat elit eksekutif maupun legislatif akan memberi dampak pada nasib perempuan itu sendiri secara keseluruhan. Kata kunci yang bisa mengasumsikan hal ini adalah “Yang Mengetahui Kondisi Kaum Perempuan Ya Kaum Perempuan Itu Sendiri”.

Budaya patriarki yang dominan dan mengejawantah dalam kualitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politk wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Perempuan cenderung lebih berminat pada wilayah eksekutif dan yudikatif karena lebih terasa teratur dan nyaman dibanding bidang politik. Sementara banyak perempuan berkualitas sudah mapan pada posisi strategis. Disisi lain, adanya pesimisme dan sinisme masyarakat berkaitan dengan peran parpol selama ini, yang tidak lepas dari pengalaman dan fakta realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga rekruitmen kader partai politik belum terpola dengan baik dan berkelanjutan, menyebabkan kurang tersedianya kader perempuan partai dengan kualitas yang memadai guna mengisi struktur lembaga politik untuk mendukung peningkatan kualitas partai dan berpotensi dalam memenangkan partai dalam pemilu (pendidikan politik selama ini juga kurang bersubstansi gender dan masih diperuntukkan bagi pengurus partai saja serta belum menjangkau masyarakat secara luas). Red_DataInformasi