Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan - Aceh Selatan

Kategori : Bidang KHPK Rabu, 07 Agustus 2019 - Oleh khairil

Aceh Selatan - 24 Juli 2019 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan kegiatan pelatihan pendidikan Politik bagi Perempuan disiapkan dalam bentuk pelatihan selama 2 hari penuh yang diikuti oleh 55 peserta di Kabupaten Aceh Selatan. Pelatihan ini akan diselenggarakan dari pagi hingga sore hari dan diisi oleh pemateri yang dipandang ahli di bidang masing-masing. Pada Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan, setiap harinya akan disajikan 3 materi, disertai dengan diskusi kelompok. 

Melalui pelatihan ini diharapkan meningkatnya jumlah perempuan potensial calon Anggota Legislatif tahun 2019, terbentuknya pemahaman yang benar tentang peran perempuan dalam dunia politik, publik dan pemerintahan yang akan menimbulkan dampak berupa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Terselenggaranya 1 Kegiatan “Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan” sebanyak 55 peserta kaum perempuan yang terdiri dari tokoh perempuan dan generasi muda perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Aceh.

Sebenarnya, apabila kaum perempuan dapat memenuhi keterwakilan minimal 30% di Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1, maka diharapkan terjadi perubahan paradigma pada seluruh sektor pembangunan pusat dan daerah, sehingga dapat mendorong percepatan (akselerasi) terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu merupakan momentum dan peluang bagi perempuan yang berkeinginan menjadi Kepala Daerah. Pilkada ini berlangsung dengan tahapan pemilihan 8 hari pencoblosan yang bersamaan untuk 269 Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari 9 tingkat provinsi Pemilihan Gubernur; 30 kota Pemilihan Walikota; dan 224 Kabupaten Pemilihan Bupati.

Dari sejumlah Daerah Otonom yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut menghasilkan 46 orang perempuan terpilih menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah berkualitas dan mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat selain dapat memproduksi kebijakan pemerintahan dan pembangunan responsif gender yang menjamin sumber daya pembangunan yang bermanfaat dan berkeadilan gender.

Perlu perhatian dan komitmen pemangku kepentingan (stakeholder) baik di pusat maupun di daerah secara sinergi dan kerja sama yang strategis untuk menciptakan kondisi terpilihnya calon Kepala Daerah Perempuan yang berkualitas. Perempuan Kepala Daerah yang baru terpilih pada Pilkada 2015 rata-rata mempunyai bekal dan pengalaman minim. Untuk menyongsong dan menyambut Pilkada 2017 diharapkan calon potensial perempuan yang berasal dari unsur partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan perempuan pengusaha sangat penting untuk ditingkatkan kualitasnya agar mereka mampu mensosialisasikan ide dan gagasannya serta berkompetisi untuk membangun kerja sama sebagai calon Kepala Daerah guna memperoleh kemenangan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2019. Meningkatnya kapasitas perempuan potensial calon Anggota Legislatif dapat mendorong dalam peningkatan jumlah Kepala Daerah Perempuan di Eksekutif Pusat dan Daerah guna mencapai target dan tujuan keberlanjutan pembangunan (SDGS).

Beranjak dari fenomena di atas dengan melihat kasus-kasus yang sudah pernah terjadi diharapkan peserta tidak hanya belajar dari pengalaman yang sudah dijalani langsung oleh Anggota Legislatif lainnya dan kemudian dapat diterapkan dalam tugas anggota sehari-hari. Peserta juga dapat belajar dari praktek-praktek yang kurang baik selama ini, maka sesuai dengan Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Aceh “terwujudnya kesejahteraan yang bermartabat bagi perempuan dan anak, sesuai dengan ke-Islaman dan ke-Acehan” yang salah satu misinya adalah “ memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh merencanakan akan melaksanakan “Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan” dengan thema “Melalui Pendidikan Politik bagi Perempuan kita tingkatkan Peran Perempuan dalam Bidang Politik”. Red_DataInformasi