Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penjaringan dan Pemetaan isu Perdagangan Orang (Human Traficking)

Kategori : Bidang PPA Jumat, 23 Agustus 2019 - Oleh khairil

Bener Meriah - 22 Agustus 2019 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh khususnya bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penjaringan dan pemetaan wilayah yang dapat terdampak terjadi Trafiking (Perdagangan Orang) di Kabupaten/Kota dengan mengsosialisakan Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang (Trafficking).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking) di latar belakangi oleh beberapa factor antara lain kemiskinan, kurangnya informasi mengenai migrasi yang aman, rendahnya pendidikan, KDRT, perceraian, faktor budaya dengan anak dianggap sebagai asset keluarga. Begitu banyaknya factor penyebab ditambah lagi jaringan yang terlibat tidak hanya dalamn Negeri tetapi jaringan Internasional membuat perdagangan orang (Human Trafficking) ini sulit untuk diberantas. Jika sepuluh tahun yang lalu korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) lebih banyak untuk prostitusi (Seksual) dan tenaga kerja, namun sekarang sudah mengarah untuk tujuan pengedaran Narkoba, perdagangan organ tubuh serta pornografi online.

Berdasarkan data kasus yang dimiliki oleh P2TP2A Aceh bahwa total kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) yang terdapat anak sebagai korban pada tahun 2016 ada 2 kasus dan 2018 ada 2 kasus dan untuk perempuan yang menjadi korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) tahun 2017 ada 2 kasus dan tahun 2018 ada 2 kasus.

Dalam mensikapi Perdagangan orang (Human Tarafficking) terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Aceh perlu keterlibatan seluruh pihak baik dari unsur Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat untuk dapat berkoordinasi/bersinergi dalam memberantas bahayanya perdagangan orang (Human Trafficking) baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, melalui Sub GT- TPPO yang dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.

Guna untuk lebih menertibkan data korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) dan mensikapi dinamika yang terus berkembang dengan regulasi yang juga berubah, jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat, sekaligus mendiskusikan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh perlu melakukan “Penjaringan dan Pemetaan isu Trafficking di Daerah. Yang menjadi babak baru untuk membangun gerakan yang lebih terintegrasi, melibatkan multi-pihak untuk memperkuat kerja jaringan Sub GT-TPPO Kabupaten/Kota. Red_DIGA