Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Mendorong Kebijakan yang Berperspektif dan Melindungi Anak - Talkshow Radio

Kategori : Talk Show Rabu, 18 September 2019 - Oleh asmulyadi

Banda Aceh - 17 September 2019 : Menurut Data yang dihimpun oleh P2TP2A Aceh dan Polda Aceh, kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat jumlahnya, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak Aceh, selama tahun 2016 P2TP2A telah menangani 1.188 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.046 kasus, kasus, tahun 2017 berjumlah 607 kasus berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat, sementara masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dan tidak dilaporkan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian kasus.

 

Menyikapi semakin meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di Aceh yang tak lain sebagian pelakunya adalah merupakan orang-orang terdekat dan di kenal oleh anak, di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebiri dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan penghukuman maksimal terhadap pelaku dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, sementara di Aceh berlaku Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/ atau Ta’zir. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah, Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang dibentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun, sedangkan Ta’zir adalah sejenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/ atau terrendah.

 

Dari beberapa pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA dan CSO di Aceh, belum ada penyeragaman dari aparat penegak hukum tentang aturan yang digunakan dalam proses hukum (masih ada wilayah (Kabupaten/ Kota sudah menggunakan UU perlindungan anak, namun masih ada juga Kabupaten/ Kota yang menggunakan Qanun Jinayah) dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam proses hukum, ancaman hukuman cambuk masih mendominasi putusan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sementara dalam Qanun Jinayah juga terdapat alternatif hukuman yang lain seperti kurungan dan/atau denda. Namun hukuman kurungan dan denda ini masih sangat jarang digunakan oleh penegak hukum. Hal ini tentunya masih membuka ruang dan peluang untuk mendiskusikan tentang penyeragaman aturan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir/penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum. Red_DIGA