Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penjaringan dan Pemetaan isu Trafficking di Daerah

Kategori : Bidang PPA Jumat, 25 Oktober 2019 - Oleh asmulyadi

Aceh Tamiang, 22 Oktober 2019. Sebagaimana diketahui bersama bahwa terjadinya Perdagangan Orang (Human Trafficking) di latar belakangi oleh beberapa factor antara lain kemiskinan, kurangnya informasi mengenai migrasi yang aman, rendahnya pendidikan, KDRT, perceraian, faktor budaya dengan anak dianggap sebagai asset keluarga. Begitu banyaknya factor penyebab ditambah lagi jaringan yang terlibat tidak hanya dalamn Negeri tetapi jaringan Internasional membuat perdagangan orang (Human Trafficking) ini sulit untuk diberantas. Jika sepuluh tahun yang lalu korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) lebih banyak untuk prostitusi (Seksual) dan tenaga kerja, namun sekarang sudah mengarah untuk tujuan pengedaran Narkoba, perdagangan organ tubuh serta pornografi online.

Dalam mensikapi   Perdagangan orang (Human Tarafficking) terhadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Aceh perlu keterlibatan seluruh pihak baik dari unsur Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat untuk dapat berkoordinasi/bersinergi dalam memberantas bahayanya perdagangan orang (Human Trafficking) baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, melalui Sub GT- TPPO yang dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.

Guna untuk lebih menertibkan data korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) dan mensikapi dinamika yang terus berkembang dengan regulasi yang juga berubah, jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat, sekaligus mendiskusikan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh perlu melakukan “Penjaringan dan Pemetaan isu Trafficking di Daerah. Yang menjadi babak baru untuk membangun gerakan yang lebih terintegrasi, melibatkan multi-pihak untuk memperkuat kerja jaringan Sub GT-TPPO Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan :
Melakukan penjaringan dan pemetaan wilayah yang dapat terdampak terjadi Trafiking (Perdagangan Orang) di Kabupaten Aceh Tamiang,
Mengsosialisakan Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang (Trafficking).
Membentuk sub Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Aceh Tamiang.

Nara Sumber :
1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
3) Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang
4) BP3TKI Kabupaten Aceh Tamiang.

Red. DIGA