Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Se- Aceh Tahun 2019

Kategori : Sekretariat Jumat, 08 November 2019 - Oleh khairil

Banda Aceh - 7 November 2019 : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melaksanakan acara Rapat Koordinasi Se- Aceh Tahun 2019, yang di buka langsung Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Nevi Ariyani, SE mengatakan bahwa berdasarkan data administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari Tahun 2016-2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1648 kasus, pada tahun 2017 sejumlah 1792 kasus dan tahun 2018 sejumlah 1379 kasus ( sumber : P2TP2A). Tingginya jumlah kekerasan perempuan tersebut akan berdampak terhadap tatanan kehidupan yang akan menimbulkan persoalan baru dan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah yang berimbas pada penambahan beban persoalan pemerintah. Namun apabila jumlah perempuan tersebut dapat berdaya dan mandiri, maka akan membantu pemerintah mengurangi beban persoalan. Persoalan yang terjadi pada saat ini adalah kesenjangan gender yaitu kesenjangan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang yang perlu diatasi, sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam upaya mengurangi kesenjangan dan dampak dari kesenjangan gender tersebut.

Sebagai landasan berbagai pihak dalam upaya penanganan persoalan perempuan dan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.


Pemerintah maupun pemerintah daerah dan didukung oleh partisipasi peran masyarakat perlu bersinergi untuk mengurangi persoalan-persoalan perempuan dan anak yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan melalui fasilitasi berbagai bidang dengan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA dengan bentuk layanan dasar yang strategis yang meliputi layanan konseling, pendampingan, pelatihan-pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang dikelola masyarakat. P2TP2 merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi baik dalam sistem maupun lintas pelaku kepentingan dalam tugas dan fungsi sebagai upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.


Sehubungan dengan hal ini untuk meningkatkan fungsi Kelembagaan P2TP2A menjadi UPTD PPPA perlu dilakukan Rapat Koordinasi di Provinsi dan Pembentukan UPTD di Kabupaten/Kota. Red_DIGA