EMPAT (4) HAK DASAR ANAK INDONESIA : Hak Hidup Lebih Layak - Hak Tumbuh dan Berkembang - Hak Perlindungan - Hak Berpartisipasi

Indeks Pemerintahan

SOP PELAYANAN P2TP2A ACEH

Silahkan Unduh pada Tombol dibawah ini jika ingin melihat file lengkap: 

NERACA KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

untuk kelengkapan file neraca keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat di unduh dibawah ini: 

REALISASI ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2016

untuk informasi lebih lanjut mengenai realisasi anggaran di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di unduh pada file dibawah ini: 

LAPORAN LPPD TAHUN 2016

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang LPPD Tahun Anggaran 2016 dapat di dowload pada file dibawah ini:

LAKIP TAHUN 2016

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang LAKIP Tahun 2016 dapat di dowload pada file dibawah ini:

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Sistematika Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2016 dapat di dowload pada file dibawah ini:

ANALISA KEPEGAWAIAN DI ACEH TAHUN 2017

untuk informasi lebih lengkap tentang analisa kepengawaian di Aceh tahun 2017 bisa di klik pada tombol di bawah ini: 

DAFTAR ASET DINAS DPPPA ACEH TAHUN 2017

dalam rangka keterbukaan informasi Publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan publikasi daftar aset yang dimiliki oleh DPPPA Aceh sepanjang tahun 2016. jika ingin melihat lebih lengkap daftar aset bisa di dowload pada tombol dibawah ini: 

IPG - IDG - IPM Tahun 2015

IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Saat perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program.

Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: pertama, paradigma Pertumbuhan (growth paradigm); kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigm kesejahteraan (Welfare paradigm); dan ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat ada manusia (people centered development paradigma) 

Silahkan Klik tombol dibawah ini, jika ingin membaca file lengkap: 

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK (IKKA) PROVINSI Tahun 2015

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anakIndonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak,hak-hak anak mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalamberbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindakkekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian,pemenuhan hak-hak anak mencakup berbagai bidang pembangunan (lintas bidangpembangunan).

Informasi lengkap jika ingin membaca IKKA Aceh, silahkan Klik pada Tombol dibawah ini: