Sudah Banyak Korbannya, Maka Hentikan Sekarang Juga Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Indeks Pemerintahan

SOP PELAYANAN P2TP2A ACEH

Silahkan Unduh pada Tombol dibawah ini jika ingin melihat file lengkap: 

DAFTAR ASET DINAS DPPPA ACEH TAHUN 2019

dalam rangka keterbukaan informasi Publik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melakukan publikasi daftar aset yang dimiliki oleh DPPPA Aceh sepanjang tahun 2019. jika ingin melihat lebih lengkap daftar aset bisa di dowload pada tombol dibawah ini: 

Daftar Asset yang sudah update :

Renstra 2017-2022 Dinas PPPA Aceh

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah khususnya dinaspppa terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. (Red. Sekretariat-DIGA)

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Renstra 2017-2022 dapat di dowload pada file dibawah ini:

Laporan LPPA Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf g dan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Gubernur Aceh adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh (LPPA) kepada Pemerintah. Maka dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak menyampaikan LPPA kepada Gubernur Aceh Tahun 2018.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat di download pada link di bawah ini :

Laporan LKJ Tahun 2018

LKj adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau yang sering di sebut dengan Laporan Kinerja. LKj merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBA.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang LKJ Tahun 2018 dapat di dowload pada file dibawah ini :

Neraca Keuangan Per 31 Desember 2018

untuk informasi lebih lanjut mengenai neraca keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat di unduh dibawah ini:

 

Laporan LKPJ Tahun 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2018.

Untuk Informasi Lebih Lengkap bisa di download pada link dibawah ini :

Laporan Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2018

Laporan Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Untuk Informasi lebih lanjut dapat di download pada link di bawah ini :

LAKIP TAHUN 2017

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang LAKIP Tahun 2017 dapat di dowload pada file dibawah ini:

NERACA KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

untuk kelengkapan file neraca keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat di unduh dibawah ini: